Database Regulasi Agenda Riset Provinsi Sumatera Selatan

Menampilkan data 121 - 140 dari 519

#	Regulasi	Tahun	Jenis Regulasi	Agenda Riset	Sub ARD
121	KEPMEN PERINDAG NO. 10 TAHUN 1996 TENTANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR	1996	KEPUTUSAN MENTERI	EKONOMI	Perdagangan
122	KEPMEN PERINDAG NO.216 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN KEPMEN PERINDAG NO.261-1996 TENTANG TATA CARA DAN PERESYARATAN PERMOHONAN PENYELIDIKAN ATAS BARANG	2001	KEPUTUSAN MENTERI	EKONOMI	Perdagangan
123	PERMENDAG NO.20 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGAWASAN BARANG DAN/ATAU JASA	2009	PERATURAN MENTERI	EKONOMI	Perdagangan
124	PERMENDAG NO.22 TAHUN 2010 TENTANG TENTANG KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL PADA BARANG	2010	PERATURAN MENTERI	EKONOMI	Perdagangan
125	PERMENDAG NO.23 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU	2010	PERATURAN MENTERI	EKONOMI	Perdagangan
126	KEPMEN PERINDAG NO. 360 TAHUN 1997 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKHOHOL	1997	KEPUTUSAN MENTERI	EKONOMI	Perdagangan
127	KEPMEN PERINDAG NO. 361 TAHUN 1997 TENTANG PENUNJUKKAN DISTRIBUTOR DAN SUB DISTRIBUTOR MINUMAN BERALKHOHOL	1997	KEPUTUSAN MENTERI	EKONOMI	Perdagangan
128	KEPMEN PERINDAG NO. 405 TAHUN 1997 TENTANG PENYEMPURNAAN KEPMEN PERINDAG NO. 42/MPP/KEP/2/1997 TENTANG KRITERIA & PENETAPAN PERUSAHAAN EKSPORTIR	1997	KEPUTUSAN MENTERI	EKONOMI	Perdagangan
129	PP NO.31 TAHUN 2011 TENTANG PENCABUTAN PP NO.17 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF BEREUPA KONTRAK BJANGKA	2011	PERATURAN PEMERINTAH	EKONOMI	Perdagangan
130	KEPMEN PERINDAG NO.337 TAHUN 2001 TENTANG PENERAPAN SECARA WAJIB SNI LAMPU SWA BALLAST UNTUK PELAYANAN PENCAHAYAAN UMUM PERSYARATAN KESELAMATAN	2001	KEPUTUSAN MENTERI	EKONOMI	Perdagangan
131	KEPMEN PERINDAG NO.349 TAHUN 1997 TENTANG RASIO PENYERAPAN SUSU SEGAR DALAM NEGERI DENGAN IMPOR BAHAN BAKU SUSU SEMESTER II/1997	1997	KEPUTUSAN MENTERI	EKONOMI	Perdagangan
132	KEPMEN PERINDAG NO.313 TAHUN 1997 TENTANG PELAKSANAAN TATA NIAGA CENGKEH	1997	KEPUTUSAN MENTERI	EKONOMI	Perdagangan
133	KEPMEN PERINDAG NO.259 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN USAHA WARALABA	1997	KEPUTUSAN MENTERI	EKONOMI	Perdagangan
134	KEPMEN PERINDAG NO. 408 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN TANDA DAFTAR USAHA PERDAGANGAN (TDUP) DAN SIUP	1997	KEPUTUSAN MENTERI	EKONOMI	Perdagangan
135	PP NO.42 TAHUN 2012 TENTANG JUAL BELI LISTRIK ANTAR NEGARA	2012	PERATURAN PEMERINTAH	EKONOMI	Perdagangan
136	PP NO.5 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	2011	PERATURAN PEMERINTAH	EKONOMI	Perdagangan
137	PP NO.2 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS	2011	PERATURAN MENTERI	EKONOMI	Perdagangan
138	PERPRES NO.26 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PEMBENTUKAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN – AUSTRALIA –SELANDIA BARU	2011	PERATURAN PRESIDEN	EKONOMI	Perdagangan
139	PERPRES NO.35 TAHUN 2012 TENTANG PENGGUNAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM KERANGKA INDONESIAN SINGLE WINDOW	2012	PERATURAN PRESIDEN	EKONOMI	Perdagangan
140	PERPRES NO.22 TAHUN 2012 TENTANG KOMITE EKONOMI NASIONAL	2012	PERATURAN PRESIDEN	EKONOMI	Perdagangan