Konsultasi tentang Perubahan Pergub No. 60 Tahun 2020 tentang Nomenklatur, Kelas dan Nilai Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemprov. Sumsel
10 Mei 2022 (14:30:41)

807 Jakarta, pada tanggal 27 April 2022, Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Bapak Dr. Drs. Alamsyah, M.Pd bersama Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi Bapak Nuryanto, DCN., M.Kes, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Direktorat Jenderal Otonomi Daerah c.q. Direktur Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta dalam rangka konsultasi mengenai Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Nomenklatur, Kelas dan Nilai Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Tim diterima oleh Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kemendagri RI Bapak Drs. Makmur Marbun, M.Si beserta staf. Dalam pertemuan tersebut Bapak Dr. Drs. Alamsyah, M.Pd menyampaikan bahwa usulan perubahan kelas jabatan fungsional peneliti ahli utama dari 13 menjadi 14 dan peneliti ahli madya dari 11 menjadi 12 telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan nomor surat B/874/M.SM.04.00/2021, tanggal 16 Agustus 2021 perihal Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya Balitbangda Provinsi Sumsel bersama Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel, Biro Organisasi Setda Provinsi Sumsel dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan telah membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Nomenklatur, Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Nomor 301/KPTS/VII/2022 tanggal 22 April 2022. Kemudian disampaikan juga bahwa Tim Penyusun telah membuat draft Perubahan atas Pergub No. 60 Tahun 2020. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonom Daerah Kemendagri RI Bapak Drs. Makmur Marbun, M.Si menjelaskan bahwa dokumen yang dibawa semuanya sudah lengkap dan diminta untuk mengusulkan perubahan Pergub Nomor 60 Tahun 2020 dilakukan melalui e-perda, selanjutnya akan diproses di Kemendagri. Setelah diproses akan ada pertemuan antara Tim Penyusun Peraturan Gubernur dengan Direktur Produk Hukum Daerah sebagai narasumber pada acara tersebut melalui zoom cloud meeting.