Konsultasi Pengalihan PNS yang melaksanakan fungsi Litbangjirap dalam jabatan fungsional peneliti
9 Mei 2022 (08:27:13)

805 Jakarta, pada tanggal 21 April 2022, Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Bapak Dr. Drs. Alamsyah, M.Pd bersama Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi Bapak Nuryanto, DCN., M.Kes, Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Bapak Dr. Rizki Kartika dan Koordinator Peneliti Dr. Dian Novriadhy, M.Si melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam rangka konsultasi mengenai Pengalihan PNS yang melaksanakan fungsi Litbangjirap dalam Jabatan Fungsional Peneliti, Perekayasa, dan Teknisi Litkayasa pada kementerian/Lembaga ke BRIN bersama Tim Direktorat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Pengembangan Profesi BRIN, gedung BRIN Lantai 11. Dalam pertemuan tersebut Bapak Dr. Drs. Alamsyah, M.Pd menyampaikan beberapa hal: 1). Saat ini Ibu Dr. Ekowati Retnaningsih, SKM., M.Kes menjabat sebagai Asisten Ekonomi Keuangan dan Pembangunan sementara Surat Keputusan Presiden mengenai Jabatan Fungsional Peneliti Ahi Utama sudah terbit pada bulan Agustus 2021. Apakah SK tersebut masih berlaku karena hingga saat ini belum dilantik sebagai Peneliti Ahli Utama karena masih dibutuhkan oleh Gubernur untuk menduduki jabatan struktural. 2) Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan memiliki fungsional peneliti berjumlah 13 orang terdiri dari 7 orang Peneliti Ahli Muda dan 6 orang Peneliti Ahli Pertama, pada saat penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional peneliti maka jumlahnya diperkirakan ada 12 peneliti yang akan menduduki jabatan sebagai peneliti ahli muda namun formasi hanya untuk 15 orang dan formasi kosong ada 8. Bagaimana dengan pejabat struktural yang tidak bisa masuk ke jabatan peneliti ahli muda karena jumlah formasi tidak cukup. Menjawab pertanyaan tersebut Ibu Dewi dari BRIN menjelaskan bahwa Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Presiden masih berlaku sehingga masih bisa dilakukan pengangkatan kembali sebagai peneliti ahli utama, namun untuk memastikannya perlu ditanyakan kembali ke Sekretariat Negara. Bila Mengacu ke peraturan BKN sudah dianggap aman, karena tidak ada batas ekpired penetapan untuk SK dari presiden. Selanjutnya menyatakan bahwa bila ada penyetaraan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional Peneliti Ahli Muda dan melebihi jumlah formasi yang ada, maka perlu dihitung kembali kebutuhan formasinya dan menghitung ulang analisis beban kerja jabatan fungsional tersebut.

Foto Berita

2507
2508
2509