Database Regulasi Agenda Riset Provinsi Sumatera Selatan

Menampilkan data 21 - 40 dari 519
#RegulasiTahunJenis RegulasiAgenda RisetSub ARD
21UU NO.16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM2011UNDANG UNDANGPEMERINTAHAN, HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATANHukum
22UU NO.17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA2011UNDANG UNDANGPEMERINTAHAN, HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATANHukum
23UU NO.18 TAHUN 2011 TENTANG KOMISI YUDISIAL2011UNDANG UNDANGPEMERINTAHAN, HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATANPemerintahan
24UU NO.19 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS2011UNDANG UNDANGPEMERINTAHAN, HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATANSosial Kemasyarakatan
25UU NO.20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN2011UNDANG UNDANGPEMERINTAHAN, HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATANSosial Kemasyarakatan
26UU NO.21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN2011UNDANG UNDANGEKONOMIPerdagangan
27UU NO.23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT2011UNDANG UNDANGPEMERINTAHAN, HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATANSosial Kemasyarakatan
28UU NO.27 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL2011UNDANG UNDANGPEMERINTAHAN, HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATANSosial Kemasyarakatan
29PP NO.1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH2012PERATURAN PEMERINTAHEKONOMIPerdagangan
30PP NO.2 TAHUN 2012 TENTANG HIBAH DAERAH2012PERATURAN PEMERINTAHPEMERINTAHAN, HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATANPemerintahan
31PP NO.3 TAHUN 2012 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SOSIAL2012PERATURAN PEMERINTAHPEMERINTAHAN, HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATANPemerintahan
32PP NO.4 TAHUN 2012 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI BADAN METEOROLOGI2012PERATURAN PEMERINTAHPEMERINTAHAN, HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATANPemerintahan
33PP NO.5 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE ASDP2012PERATURAN PEMERINTAHEKONOMIPerindustrian
34PP NO.6 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE PERUM JASA TIRTA2012PERATURAN PEMERINTAHEKONOMIPerindustrian
35PP NO.7 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA KE ANGKASA PURA II2012PERATURAN PEMERINTAHEKONOMIPerindustrian
36PP NO.8 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA KE PT PELNI2012PERATURAN PEMERINTAHEKONOMIPerindustrian
37PP NO.9 TAHUN 2012 TENTANG PENERIMAAN NEGARA NON PAJAK KEMEN ENERGI2012PERATURAN PEMERINTAHPEMERINTAHAN, HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATANPemerintahan
38PP NO.10 TAHUN 2012 TENTANG PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN, DAN CUKAI DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS2012PERATURAN PEMERINTAHEKONOMIPerdagangan
39PP NO.11 TAHUN 2012 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA2012PERATURAN PEMERINTAHPEMERINTAHAN, HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATANPemerintahan
40PP NO.12 TAHUN 2012 TENTANG INSENTIF PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN2012PERATURAN PEMERINTAHPANGANPertanian